Indonesia baru saja berusia 70 tahun. Salah satu bangsa besar di dunia ini sanggup bertahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, harga mati! Semboyan yang tanpa legalitas formal ini bisa membuat kulit ari meremang, karena sangat keras risiko yang harus ditanggung siapapun jika berani mengusik keutuhan NKRI. Siapa penjaga NKRI? Tentu saja seluruh rakyat Indonesia dengan arahan Tentara Nasional Indonesia.
Data mencerdaskan bangsa! Semboyan yang juga tanpa legalitas formal ini berhasil menyeruak dari Jl. dr. Sutomo, Jakarta Pusat dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Bangsa akan cerdas jika seluruh rakyatnya berbuat dan berbicara berdasarkan fakta yang diyakini benar. Apakah yang dimaksud fakta yang diyakini benar itu? Tentu saja fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian statistik di masyarakat: data! Hanya dengan studi statistik dapat diperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan kejujuran, ketepatan, dan aktualitasnya. Data yang disebarkan dan diucapkan bukan berasal dari studi empiris, disebut rumor, kabar burung, gosip, atau getok tular tanpa nalar. Lalu, siapa penggerak seluruh elemen bangsa untuk bersedia menjadi insan cerdas? Tentu saja bangsa ini sendiri dengan BPS sebagai lokomotif di depan yang eksistensinya dijamin oleh undang-undang.
Sudah menjadi ‘takdir’ data statistik untuk tak terpisahkan dari keberadaan sebuah negara, karena hingga saat ini belum ditemukan data jenis lain yang bukan berasal dari statistik untuk membangun negara. Mau tidak mau, BPS harus
berteman dengan ‘takdir’ yang membuat BPS harus terus melakukan beragam inovasi untuk menjaga data yang dihasilkan tetap bisa dipercaya publik. Sesuai dengan visi BPS, Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua, kepercayaan merupakan ‘harga mati’ yang harus dipertahankan BPS. Hilang kepercayaan publik di NKRI akan data BPS, maka sulit dibayangkan efek yang harus kita tanggung.
NKRI berisi substansi utama: kesatuan! Kata kesatuan ini maknanya tunggal, tidak ada yang lain, atau tidak bias (tidak multi interpretasi). Sebagai eleman utama dalam perencanaan pembangunan di NKRI, maka datanya pun demikian. Sungguh mustahil merencanakan pembangunan jika untuk satu sektor pembangunan saja, data yang tersedia banyak ragam. Hanya satu lembaga yang harus dipercaya dan diberi amanat untuk membuat data statistik, supaya ada kesatuan langkah dalam membangun.
BPS yang merupakan lembaga negara pasti bekerja secara profesional, berintegritas, dan memiliki amanah untuk tugas tersebut. Kita tidak berbicara profit seperti halnya swasta yang segala aktivitasnya selalu dikaitkan dengan cari untung. Kita berbicara tentang idealisme dan nasionalisme, karena sudah ‘takdir’ kita untuk bekerja kepada lembaga negara. Pengalaman membuktikan, bagaimana idealisme dan nasionalisme aparatur sipil negara di BPS terus terjaga, dengan diakuinya peran strategis BPS oleh banyak pihak selama ini. Semua tugas mulia ini demi Satu Bangsa, Satu Data.
